Perang saudara Sudan yang telah berlangsung hampir tiga tahun kembali memasuki fase diplomatik yang menarik perhatian internasional. Di tengah kehancuran kemanusiaan terburuk di dunia saat ini, muncul pertanyaan apakah model pembagian kekuasaan ala Libya, yang dikenal sebagai sistem 5+5, dapat menjadi jalan keluar untuk menghentikan konflik bersenjata antara dua kekuatan utama Sudan.
Isu ini mengemuka setelah dua pemerintahan paralel di Sudan sama-sama menyampaikan sinyal keinginan berdamai. Dari kubu Rapid Support Forces (RSF), Perdana Menteri pemerintahan paralel Tasis, Mohamed Hassan al-Taishi, menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Seruan itu disampaikan melalui pernyataan video yang disiarkan di media sosial.
Taishi menyebut langkah tersebut sejalan dengan proposal mekanisme Quad dan menekankan urgensi pembukaan koridor kemanusiaan. Ia menilai akses cepat terhadap makanan, obat-obatan, dan tempat perlindungan menjadi prioritas mutlak di tengah penderitaan jutaan warga sipil Sudan.
Dalam pernyataannya, Taishi juga mengumumkan pembentukan Otoritas Nasional Akses Kemanusiaan serta penunjukan seorang menteri khusus untuk memimpin lembaga tersebut. Langkah ini dipandang sebagai upaya RSF untuk menunjukkan keseriusan dalam mengelola isu sipil, bukan semata agenda militer.
Di sisi lain, Perdana Menteri Sudan yang diakui secara internasional, Kamil Idris, juga membawa proposal perdamaian ke tingkat global. Ia mempresentasikan rencana penghentian perang di hadapan Dewan Keamanan PBB, dengan menekankan besarnya krisis kemanusiaan yang telah memaksa sekitar 14 juta orang mengungsi.
Dua seruan ini menandai momen langka dalam konflik Sudan, di mana kedua pemerintahan paralel secara terbuka menyatakan keinginan untuk menghentikan perang. Kondisi ini memicu diskusi mengenai kemungkinan penerapan model Libya, khususnya mekanisme militer 5+5 yang pernah digunakan untuk menurunkan eskalasi konflik di negara tersebut.
Dalam konteks Libya, sistem 5+5 merujuk pada komite militer gabungan yang terdiri dari lima perwakilan dari masing-masing pihak yang bertikai. Komite ini bertugas menyepakati gencatan senjata, penarikan pasukan, dan pengaturan keamanan dasar tanpa terlebih dahulu menyelesaikan konflik politik yang lebih luas.
Pendekatan tersebut dinilai pragmatis karena memisahkan isu keamanan dari perebutan legitimasi politik. Di Libya, meski konflik belum sepenuhnya berakhir, mekanisme ini berhasil menurunkan intensitas pertempuran dan membuka ruang bagi proses politik yang lebih stabil.
Namun, penerapan model serupa di Sudan menghadapi tantangan besar. Berbeda dengan Libya, konflik Sudan berakar pada fragmentasi institusi negara yang lebih dalam, terutama hubungan antara Sudanese Armed Forces dan RSF yang sebelumnya justru berada dalam satu struktur kekuasaan.
Perang Sudan pecah pada April 2023 setelah persaingan kekuasaan antara Kepala SAF Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti berubah menjadi konflik bersenjata terbuka. Sejak itu, negara terpecah bukan hanya secara militer, tetapi juga administratif dan ekonomi.
Sistem 5+5 berpotensi menjadi pintu masuk teknis untuk menghentikan pertempuran, terutama jika kedua pihak sepakat bahwa kemenangan militer total tidak realistis. Dengan membatasi pembahasan pada isu keamanan dan kemanusiaan, kepercayaan awal dapat dibangun tanpa menunggu kesepakatan politik besar.
Keinginan kedua perdana menteri untuk berdamai memperkuat argumen ini. Baik Taishi maupun Kamil Idris sama-sama menempatkan isu kemanusiaan sebagai alasan utama perlunya gencatan senjata, sebuah narasi yang relatif dapat diterima oleh komunitas internasional.
Meski demikian, ada risiko bahwa mekanisme seperti 5+5 justru mengukuhkan pembagian kekuasaan de facto. Di Sudan, ini bisa berarti legitimasi tidak langsung terhadap dua pemerintahan paralel, sesuatu yang dikhawatirkan memperpanjang fragmentasi negara.
Pengalaman Libya menunjukkan bahwa gencatan senjata teknis tidak otomatis berujung pada penyatuan politik. Negara itu hingga kini masih terpecah, meski konflik berskala besar berhasil ditekan. Sudan berisiko mengikuti jalur serupa jika tidak disertai peta jalan politik yang jelas.
Faktor eksternal juga memainkan peran penting. Di Libya, keterlibatan aktor regional dan internasional relatif terkelola dalam kerangka PBB. Di Sudan, persaingan kepentingan negara-negara regional membuat konsensus internasional jauh lebih rapuh.
Namun, di tengah bencana kemanusiaan yang terus memburuk, banyak pengamat menilai penghentian tembakan, betapapun rapuhnya, lebih baik daripada kelanjutan perang. Dalam konteks ini, sistem 5+5 dipandang sebagai solusi sementara yang realistis.
Kunci keberhasilan model ini di Sudan terletak pada apakah kedua pihak bersedia memisahkan agenda militer dari ambisi politik jangka panjang. Tanpa komitmen tersebut, mekanisme apa pun berisiko menjadi alat taktis semata.
Bagi warga sipil Sudan, perdebatan soal format perdamaian mungkin terasa jauh dari realitas sehari-hari. Namun setiap pembukaan koridor kemanusiaan dan setiap hari tanpa pertempuran memiliki dampak langsung pada kelangsungan hidup mereka.
Pada akhirnya, sistem 5+5 bukan jawaban final bagi konflik Sudan, tetapi bisa menjadi langkah awal. Ia menawarkan cara menghentikan darah yang terus mengalir, meski belum tentu menyembuhkan luka politik yang mendalam.
Jika Sudan mampu memanfaatkan momentum ini untuk membangun kepercayaan minimal, maka jalan menuju rekonsiliasi nasional masih terbuka. Tanpa itu, formula apa pun berisiko menjadi jeda singkat sebelum konflik kembali meletus.
0 Komentar